Syarat-syarat Menjadi Seorang Sulinggih, Umur Minimal 40 Tahun?

Ilustrasi:  blackbali.blogspot.com Sulinggih berasal dari kata Su dan Linggih. Su artinya baik, mulia, utama, sedangkan linggih artinya ke...

Ilustrasi: blackbali.blogspot.com

Sulinggih berasal dari kata Su dan Linggih. Su artinya baik, mulia, utama, sedangkan linggih artinya kedudukan. Dalam buku Perangkat Pemujaan Sulinggih, Saiwa, Baudha, Bhujangga Waisnawa yang disusun oleh Purwa Sidemen disebutkan bahwa sulinggih adalah sebuah jabatan keagamaan.

Seperti halnya semua jabatan, jabatan sulinggih memiliki syarat-syarat, uraian jabatan yang berisi tugas dan wewenang. Dalam istilah Hindu hal itu disebut sasana kawikon. Secara tradisional sasana kawikon itu terkait dengan pelaksanaan ritual agama Hindu. Sasana kawikon tidak saja mengandung syarat dan uraian jabatan, tetapi juga menyangkut “kode tingkah laku”

Seorang sulinggih dapat bergiat dalam bidang seni dan budaya, misalnya sastra, melukis, mengembangkan arsitektur, tetapi sulinggih tidak pantas untuk bergerak di bidang bisnis. Idealnya seorang sulinggih adalah seorang pemikir, man of thought, seorang intelektual, bukan man of action, seorang manusia tindakan yang lebih banyak mengandalkan tubuh atau ototnya.

Disarikan dari artikel Pemaknaan Diksa dalam Tahapan Menjadi Pandita pada Ajaran Agama Hindu yang disusun I Made Pasek Subawa dan dimuat dalam SPHATIKA: Jurnal Teologi Vol. 12 No. 2, September 2021 disebutkan bahwa seorang calon sulinggih harus melengkapi syarat-syarat dalam proses diksa atau penyucian, baik itu berupa syarat sekala maupun niskala.

Secara sekala seorang calon sulinggih harus mengikuti berbagai arahan, ajaran, dan tuntunan dari guru nabe, selain hal itu calon sulinggih juga akan diuji kemampuannya oleh PHDI setempat. Berdasarkan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu I-XV butir 44 tentang pedoman pelaksanann diksa, umat Hindu dari segala warga dapat disucikan atau didiksa menjadi sulingih jika memenuhi syarat.

a. Laki-laki yang sudah kawin atau nyukla brahmacari.

b. Wanita yang sudah kawin atau yang tidak kawin (kanya).

c. Pasangan suami istri.

d. Umur minimal 40 tahun.

e. Paham bahasa kawi, sanskerta, Indonesia, mempunyai pengetahuan, pendalaman intisari ajaran-ajaran agama.

f. Sehat lahir batin dan berbudi luhur sesuai dengan sasana.

g. Berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara pidana.

h. Mendapat tanda kesediaan dari sulinggih calon nabenya yang akan menyucikan.

i. Sebaiknya tidak terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun swasta, terkecuali bertugas dalam hal keagamaan.

Selain hal tersebut untuk dapat mengikuti upacara diksa, seorang calon sulinggih harus memenuhi prosedur administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan Sabha Parisada Hindu Dharma II Nomor V/KEP/PHDP/68 berikut.

a. Calon sulinggih harus mengajukan permohonan kepada parisada setempat yang mewilayahinya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari padiksan.

b. Permohonan disertai atau dilampiri dengan surat keterangan berkelakuan baik, berbadan sehat, surat keterangan tentang kecakapan, riwayat hidup, dan tidak tersangkut perkara.

c. Permohonan ditembuskan kepada pemerintah setempat untuk dimaklumi.

d. Parisda setempat setelah menerima surat permohonan itu secepatnya melakukan penyelidikan dan testing bersama guru nabe guna mendapatkan kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut.

e. Penyelidikan dan testing bila prlu diulang 3 atau 6 bulan kemudian, apabila ternyata permohonan belum memenuhi syarat, hasil penyelidikan dan test itu disampaikan kepada parisada pusat dengan tembusan kepada pemerintah setempat.

f. Parisada yang akan memberikan keputusan, memberikan pernyataan sikapnya (mengabulkan atau tidak) selambat-lambatnya dua minggu sebelum hari padiksan denga tembusan keparisada pusat dan pemerintah setempat.

g. Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan lagi setelah berselang 3 (tiga) bulan kemudian sampai sebanyak tiga kali.

Syarat tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru nabe dari calon sulinggih dan parisada wilayah setempat. Hal ini disebut dengan Diksa Pariksa. Ketentuan mengenai wewenang dari seorang guru nabe tercantum dalam lontar Krama Madiksa, sedangkan ketentuan tentang wewenang bagi PHDI ada dalam ketetapan Maha Sabha PHDI II No. V/KRP/PHDI/68 tentang tata keagamaan (kasulingihan, upacara, dan tempat suci) dan keputusa seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu ke-14 tahun 1986-1987 tentang pedoman pelaksanaan diksa.

Diksa Pariksa perlu dilakukan agar umat Hindu mempunyai sulinggih yang benar-benar suci secara lahir maupun batin serta berkualitas, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah calon sulinggih lulus diksa pariksa kemudian PHDI mengeluarkan surat keputusan izin mediksa. Dan setelah sah menjadi seorang sulinggih, PHDI berkewajiban membina dan menyertakan sulinggih yang bersangkutan dalam membahas masalah-masalah keagamaan atau member peran dalam mnyelenggarakan upacara-upacara yang bersifat regional maupun nasional.

Sementara itu, dalam Himpunan Keputusan Seminar Kesatua Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I – IX tentang kawikon juga disebutkan.

1. Kedudukan Wiku/Pendeta/Sulinggih selaku Dwijati adalah suatu kedudukan khusus yang hanya bisa didapat dengan memenuhi syarat dan Upacara menurut Gesana serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan Parisada Hindu Dharma Pusat.

2. Demikian juga mengenai Biseka, Wesa (atribut-atribut khusus) terutama wewenang-wewenangnya.

3. Kedudukan khusus dan atribut-atribut tersebut mendapat pengakuan masyarakat serta perlu mendapat perlindungan yang lebih seksama secara hukum dari Pemerintah.

4. Di dalam hal menduduki sesuatu jabatan baik sipil maupun militer perlu mendapat dispensasi, sehingga dapat menepati ketentuan Dharma Sesananya.

5. Pidana Adat Agama "NYUMUKA" yakni angwikoni awaknya dawak (menjadikan dirinya sendiri selaku Pendeta bagi Walaka) pelakunya perlu ditindak dan dijatuhi hukuman betapa mestinya.

6. Wiku/Pendeta/Sulinggih adalah memang wajar dalam arti tidak boleh dilarang melaksanakan pemujaan (dengan api, dan suara bajra) pada Hari Nyepi. (TB)