5 Pernyataan maupun Kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang Sempat Menimbulkan Pro Kontra dan Viral

Wayan Koster merupakan Gubernur Bali kesepuluh yang menjabat sejak 8 September 2018 dengan wakil Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Selam...

Wayan Koster merupakan Gubernur Bali kesepuluh yang menjabat sejak 8 September 2018 dengan wakil Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Selama pemerintahannya, ia mengusung visi Nangun Sat Kethi Loka Bali.

Namun, selama pemerintahannya tersebut, ada beberapa pernyataannya yang menimbulkan kontroversi atau pro kontra atau kegaduhan dan mengundang reaksi dari masyarakat Bali. Kontroversi ini mulai dari balian yang akan dibuatkan loket khusus di rumah sakit, penggunaan endek, hingga yang terakhir terkait dengan arak.

Berikut setidaknya 5 pernyataan Gubernur Bali, Wayan koster yang menimbulkan kontroversi.

1. Loket Khusus untuk Balian atau Dukun

Dilansir dari website Tribun Bali, saat menerima audiensi Aliansi BEM se-Bali di Wiswa Sabha Gubernur Bali, Rabu 31 Oktober 2018, Gubernur Koster mengatakan jika balian (dukun) dan tukang pijit akan dibuat loket-loket di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Loket khusus ini menurutnya akan menjadi satu pilihan pengobatan.

Ia menilai balian atau dukun ini bisa mengobati dengan tenaga prana, menggunakan mantra-mantra dan bisa sembuh sehingga akan disediakan tempat dan bertarif. “Ini bertarif dia. Satu paket sembuh bayar sekian. Kalau saat ini paling dikasi canang sari, dikasi 100 ribu tidak menghargai. Kan sudah bisa disembuhkan,” katanya sebagaimana dikutif dari Tribun Bali.

Koster juga menambahkan, saat berobat ke dokter beberapa kali tidak sembuh lalu datang ke dukun sekali sembuh masak dihargai tidak sampai Rp 1 juta. Sehingga dukun dan sejenisnya ini akan ia resmikan. Akan buatkan asosiasi terlebih dahulu agar tidak ada malpraktik dan dibuat SOP-nya agar ada kode etiknya.

Sontak pernyataannya tersebut pun viral dan mendapat reaksi dari warganet. Karena mendapat reaksi, Gubernur Koster pun menggelar konferensi pers untuk melakukan klarifikasi. Dikutip dari detik.com, Koster mengatakan jika balian yang bakal berpraktik di rumah sakit itu telah diakui kemampuannya lewat lembaga akademis. Akan ada pelatihan, standar, dan sertifikasinya.

Menurutnya praktik pengobatan ini dinamakan usada Bali. Dia mengakui banyak warisan leluhur di Bali tentang pengobatan tradisional yang tertuang di lontar dan praktiknya masih dilakukan. Gubernur Koster juga berencana untuk membangun kawasan khusus di daerah Bangli untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan untuk bahan obat tradisional. Tak hanya itu, dia akan menggandeng Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang memiliki pendidikan S1 pengobatan tradisional lewat prodi kesehatan Ayurweda sebagai tim riset maupun tenaga kesehatannya.

2. Mewajibkan Warga Bali Memakai Endek

Dilansir dari website bali.suara.com, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan baru yakni mewajibkan warga Bali memakai kain endek atau tenun tradisional khas setempat, setiap hari Selasa. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, yang ditandatangani Kamis, 28 Januari 2021. Aturan ini mulai berlaku 23 Februari 2021.

Ia mengklaim adanya aturan ini sebagai upaya menggeliatkan produk IKM lokal di tengah pandemi. Ia mengatakan aturan ini berlaku untuk semua, tidak hanya orang kantoran di pemerintah atau swasta, juga masyarakat umum lainnya. “Pada hari Selasa itu, kemanapun melakukan aktivitas harus menggunakan pakaian bahan kain tenun endek Bali,” kata Koster saat menyampaikan penjelasan terkait SE Gubernur Bali No 04 Tahun 2021 di Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar, Kamis 11 Februari 2021.

Pernyataannya itu pun langsung mendapat respons negatif dari netizen dan viral. Beberapa netizen bahkan sempat menjadikan sebagai bahan konten dengan tujuan menyindir. Dengan viralnya pernyataannya tersebut, Koster pun membuat klarifikasi.

Dikutif dari Kanalbali.id Gubernur Koster kembali membuat penegasan jika penggunaan pakaian berbahan dasar kain tenun endek di Bali setiap hari Selasa bukan merupakan kewajiban. Ia pun mengatakan jika aturan yang tertuang dalam SE Gubernur Bali No. 04 Tahun 2021 hanya bersifat imbauan. “Jadi ini sifatnya imbauan, kalau imbauan ya tidak mewajibkan. Jadi kalau tidak memakai tidak ada sanksi,” kata Koster di Wantilan Jaya Sabha pada Selasa 16 Februari 2021.

3. KB Bali 4 Anak

Tanggal 14 Juni 2019 Gubernur Koster mengeluarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali. Dimana aturan tersebut berisi anjuran untuk memiliki empat anak. Hal ini menurutnya dilakukan untuk melestarikan nama Nyoman dan Ketut yang semakin langka.

Bahkan Koster juga meminta wali kota dan para bupati untuk segera menghentikan kampanye dan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan jargon dua anak cukup atau dua anak lebih baik dan menggantinya dengan KB Krama Bali dengan 4 anak.

Keluarnya instruksi tersebut pun menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dengan alasan nama Nyoman dan Ketut yang kian hilang, namun tak sedikit juga yang menolak dan menyinyirinya dengan alasan perekonomian semakin sulit.

4. Aturan Denda Masker

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan baru. Aturan tersebut dikeluarkan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2020.

Pada pergub tersebut tertuang jika warga yang tak pakai masker dikenakan denda sebesar Rp 100.000 dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tak menerapkan protokol kesehatan didenda Rp 1 juta. Penerapan denda ini pun mulai berlaku pada 7 September 2020.

Keluarnya Pergub ini pun mendapat tentangan dari masyarakat utamanya masyarakat kelas bawah. Apalagi saat pandemi, semua masyarakat sedang kesusahan malah diberatkan dengan denda yang cukup besar. Juga muncul banyak pertanyaan terkait dengan peruntukan denda masker tersebut.

Reaksi negatif pun muncul ketika tersebar di media sosial video Gubernur Koster yang tak pakai masker dalam sebuah acara dan diduga lokasinya di Klungkung. Video ini mulai viral di media sosial pada 4 Desember 2021. Warganet mempertanyakan apakah Gubernur Koster akan kena denda atau tidak. Nyatanya sampai hari ini tak ada tindaklanjut terkait kejadian tersebut.

Selain itu, pada penerapan PPKM darurat hari pertama, 3 Juli 2021 Koster juga tertangkap kamera tak memakai masker saat berkumpul dengan beberapa pejabat di Bali sebelum menggelar pemantauan PPKM darurat saat malam. Foto tersebut pun menimbulkan reaksi dari warganet.

5. Kopi Tanpa Gula Campur Arak

Dalam pertemuan secara virtual terkait pengarahan PPKM darurat kepada para perbekel dan lurah, Senin 12 Juli 2021, Gubernur Koster mengajak perbekel lurah untuk minum kopi tanpa gula campur arak. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Terus semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh sontoloyo, tidak boleh malas-malasan, harus rajin, harus semangat, harus tekun. Kalau kurang semangat, lemas, langsung minum kopi tanpa gula pakai arak, supaya jadi semangat. Seperti saya. Pakai tuak juga boleh. Jadi silakan sesuai selera masing-masing,” kata Koster

Potongan video pernyataannya tersebut pun viral di media sosial. Banyak masyarakat yang mencibir apa yang dikatakan Koster apalagi di tengah kondisi masyarakat yang tak menentu. Selain itu, banyak juga yang mengolok-olok pernyataan tersebut dan memparodikannya, serta ada juga yang memotongnya dan menambahkan dengan potongan video lain sehingga membuat penonton menjadi terpingkal. (TB)